Sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), Anda perlu memahami bahwa pengadaan seragam dinas tidak boleh dibebankan pada dana pribadi. Pemerintah telah menyediakan alokasi dana khusus untuk keperluan ini.
Sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Permendagri No. 10 Tahun 2024, pembiayaan seragam dinas ASN sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara, yang dibiayai melalui APBN atau APBD tergantung pada instansi tempat Anda bertugas.
– Pakaian dinas ASN di kementerian dibiayai oleh APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).
– Pakaian dinas ASN di pemerintah provinsi dibiayai oleh APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) provinsi.
– Pakaian dinas ASN di pemerintah kabupaten/kota dibiayai oleh APBD kabupaten/kota.
Oleh karena itu, waspadalah jika ada yang meminta Anda menanggung biaya seragam dinas. Pemerintah secara tegas menyatakan bahwa semua keperluan seragam ASN—mulai dari pakaian harian, pakaian formal, hingga seragam upacara—telah dicover sepenuhnya oleh anggaran negara.
Sebagai ASN, Anda tak perlu khawatir mengenai biaya seragam dinas karena pemerintah telah mengalokasikan dana khusus untuk keperluan ini. Pastikan Anda mendapatkan hak ini secara penuh dan waspada terhadap oknum yang mungkin mencoba memanfaatkan situasi.








